Ketua LSM PKPB Soroti Pelayanan Puskesmas Jawilan, Minta Evaluasi Menyeluruh

SERANG,Suarapandu.com-Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Pemerintah Banten (PKPB), Wijaya Kusuma, angkat bicara terkait berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan di UPT Puskesmas Jawilan yang belakangan menjadi sorotan publik.

Menurut Wijaya Kusuma, berbagai isu yang berkembang mengenai dugaan buruknya pelayanan kesehatan di Puskesmas Jawilan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama.

“Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, ramah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Wijaya pada Senin (15/6/2026).

Selain menyoroti pelayanan, Wijaya juga mengkritisi adanya keluhan masyarakat terkait dugaan pembayaran biaya pelayanan yang dinilai memberatkan dan diduga tidak sesuai dengan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Ia menilai apabila terdapat perbedaan persepsi mengenai tarif pelayanan kesehatan, pihak terkait perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat merasa terbebani atau bingung dengan biaya yang dikenakan. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan,” katanya.

Wijaya meminta instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan dinas kesehatan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai keluhan yang berkembang. Menurutnya, langkah tersebut penting guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai standar dan hak-hak masyarakat terpenuhi.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan fakta serta mekanisme pengawasan yang objektif agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara profesional dan tidak menimbulkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat.

“Harapan kami sederhana, pelayanan kesehatan harus kembali menjadi pelayanan yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Jika ada kekurangan, maka harus segera diperbaiki demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.

(Red),