Dugaan Penyimpangan Dana Desa Kembali Mencuat, Jalan Usaha Tani di Desa Pagintungan Diduga Tak Berwujud

Serang – Dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran kembali mencuat di Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Kali ini, sorotan tertuju pada realisasi kegiatan Tahun Anggaran 2024, khususnya pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani yang diduga tidak ditemukan secara fisik di lapangan.

Berdasarkan data anggaran yang beredar, pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar Rp79.069.300 untuk kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani. Namun, sejumlah warga mengaku tidak melihat adanya pembangunan maupun perbaikan jalan usaha tani sebagaimana yang dilaporkan.

“Tidak ada jalan usaha tani yang dibangun atau diperbaiki. Kami sebagai warga yang sehari-hari beraktivitas di area pertanian tidak pernah melihat pekerjaan itu,” ungkap salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Selain itu, anggaran untuk pemeliharaan prasarana jalan desa juga tercatat cukup besar, dengan beberapa item mencapai ratusan juta rupiah. Di antaranya Rp241 juta dan Rp299 juta untuk pemeliharaan jalan desa, serta lebih dari Rp300 juta jika ditotal dari beberapa kegiatan drainase dan gorong-gorong.

Tak hanya infrastruktur, alokasi anggaran untuk kategori “keadaan mendesak” juga menjadi perhatian. Pada Tahun Anggaran 2024, dana untuk pos tersebut tercatat mencapai Rp169 juta lebih, di luar tambahan Rp2 juta pada item serupa.

Sejumlah warga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tersebut, mengingat minimnya bukti fisik di lapangan.

“Kami berharap ada pemeriksaan langsung. Kalau memang ada kegiatan, harus jelas lokasinya di mana. Jangan sampai hanya ada di laporan saja,” ujar warga lainnya.

Masyarakat pun mendesak pemerintah daerah, khususnya Inspektorat Kabupaten Serang, untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana desa di Pagintungan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Pagintungan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.

Warga berharap adanya keterbukaan informasi publik serta tindakan tegas dari pihak berwenang guna memastikan penggunaan dana desa benar-benar sesuai peruntukan dan tidak merugikan masyarakat.

(Red)